kwmedley – Kandidat presiden dengan nomor pemilihan satu, Anies Baswedan, menyoroti praktik pemerintah pusat yang sering mengadakan pertemuan dengan para pemimpin daerah untuk membahas isu-isu keuangan daerah. Menurut pengalaman Anies, diskusi tentang stunting atau masalah kesehatan ibu dan anak tidak pernah menjadi agenda utama dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
“Saya pernah melihat, ada sejumlah gubernur, bupati yang kita sering bertemu dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, umumnya untuk membicarakan tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar, atau tentang dana yang disimpan di bank,” ungkap Anies saat menghadiri acara Sarasehan DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 2 Februari 2024.
Anies menyatakan jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan mengubah fokus pertemuan dengan kepala daerah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan sosial, bukan hanya anggaran semata.
“Kita biasanya juga bertemu untuk membahas ketika belanja barang dan jasa lokal tidak mencapai target. Namun, tidak ada pertemuan yang spesifik membahas tentang stunting, masalah kematian ibu saat melahirkan, atau anak-anak yang putus sekolah,” tambah Anies.
Anies percaya dengan menggali informasi langsung dari kepala daerah tentang berbagai hambatan yang dihadapi, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan strategis untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat.
“Rencana ke depan adalah mengumpulkan kepala daerah dan bekerja sama untuk menentukan bagaimana pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang tepat guna mencapai target-target tertentu,” lanjutnya.
Anies juga mengemukakan rencana untuk menetapkan target-target spesifik berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Kesra), dengan pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk memonitor pencapaian di tingkat daerah.
“Karena hasil akhirnya bukan di pemerintah pusat, tetapi di pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten. Meskipun nantinya akan ada pembagian, seperti SMA di tingkat provinsi, SD-SMP di kabupaten, dan rumah sakit juga memiliki skema pembagian tersendiri. Itu adalah bagian dari aspek teknis,” terang Anies.
“Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen transfer ke daerah yang dihubungkan dengan pencapaian-pencapaian tersebut,” pungkasnya.
