Tag: Anies Baswedan

Anies Baswedan Berterima Kasih kepada Pelaku Pemilu dan Siap Hormati Keputusan KPU

Menghargai Dedikasi Pelaku Pemilu 2024

kwmedley – Calon presiden Anies Baswedan, dengan nomor urut satu, mengutarakan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada semua individu yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam sebuah suasana yang diwarnai rasa syukur, Anies menegaskan komitmennya untuk menerima hasil yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berbicara dari Markas Besar Tim Kampanye Nasional AMIN yang berlokasi di Jakarta, pada hari Rabu, 14 Februari 2024, Anies menyampaikan penghargaannya kepada para sukarelawan dan panitia yang telah berkerja keras sejak pagi hari di berbagai tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada setiap orang yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh di TPS-TPS di seluruh negeri. Kita harus mengingat bahwa perjuangan kita masih akan berlanjut,” ucap Anies dengan semangat.

Komitmen Terhadap Hasil Pemilu

Anies Baswedan juga menyatakan sikap resminya terhadap hasil pemilu dengan menghormati apapun keputusan yang akan dirilis oleh KPU. Dia menekankan bahwa gerakan perubahan yang dipimpinnya bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak akan terhenti dan akan terus berlanjut setelah Pemilu.

“Perubahan itu pasti, dan kita akan terus bekerja untuk mewujudkannya. Mari kita terus berkomitmen pada perjuangan ini. Tidak ada keraguan, posisi kita akan tetap kokoh dalam arus perubahan,” tegas Anies.

Menjunjung Tinggi Demokrasi

Anies Baswedan juga menggarisbawahi pentingnya menjaga nilai demokrasi di Indonesia, dengan menyerukan pentingnya menghormati proses dan hasil yang diumumkan oleh KPU.

“Kita akan menantikan hasil akhir dari KPU dengan penuh rasa hormat dan penghargaan. Inilah komitmen kita sebagai pejuang demokrasi, yang sesungguhnya wajib menghormati hasil pemilu,” ucap Anies.

Dia mengakhiri dengan pernyataan yang menegaskan pentingnya KPU sebagai lembaga konstitusional yang memiliki otoritas dalam pemilu, “Kita akan menghormati keputusan KPU, karena mereka adalah otoritas penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh konstitusi dan kita, sebagai pihak yang mendukung demokrasi, harus menghargai proses yang telah ditetapkan.”

Anies Baswedan Menyoroti Praktik Pemerintah Pusat Yang Sering Mengadakan Pertemuan Dengan Para Pemimpin Daerah

kwmedley – Kandidat presiden dengan nomor pemilihan satu, Anies Baswedan, menyoroti praktik pemerintah pusat yang sering mengadakan pertemuan dengan para pemimpin daerah untuk membahas isu-isu keuangan daerah. Menurut pengalaman Anies, diskusi tentang stunting atau masalah kesehatan ibu dan anak tidak pernah menjadi agenda utama dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

“Saya pernah melihat, ada sejumlah gubernur, bupati yang kita sering bertemu dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, umumnya untuk membicarakan tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar, atau tentang dana yang disimpan di bank,” ungkap Anies saat menghadiri acara Sarasehan DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 2 Februari 2024.

Anies menyatakan jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan mengubah fokus pertemuan dengan kepala daerah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan sosial, bukan hanya anggaran semata.

“Kita biasanya juga bertemu untuk membahas ketika belanja barang dan jasa lokal tidak mencapai target. Namun, tidak ada pertemuan yang spesifik membahas tentang stunting, masalah kematian ibu saat melahirkan, atau anak-anak yang putus sekolah,” tambah Anies.

Anies percaya dengan menggali informasi langsung dari kepala daerah tentang berbagai hambatan yang dihadapi, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan strategis untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat.

“Rencana ke depan adalah mengumpulkan kepala daerah dan bekerja sama untuk menentukan bagaimana pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang tepat guna mencapai target-target tertentu,” lanjutnya.

Anies juga mengemukakan rencana untuk menetapkan target-target spesifik berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Kesra), dengan pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk memonitor pencapaian di tingkat daerah.

“Karena hasil akhirnya bukan di pemerintah pusat, tetapi di pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten. Meskipun nantinya akan ada pembagian, seperti SMA di tingkat provinsi, SD-SMP di kabupaten, dan rumah sakit juga memiliki skema pembagian tersendiri. Itu adalah bagian dari aspek teknis,” terang Anies.

“Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen transfer ke daerah yang dihubungkan dengan pencapaian-pencapaian tersebut,” pungkasnya.