kwmedley – Parlemen Korea Selatan pada Jumat, 27 Desember 2024, memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo terkait pemberlakuan darurat militer awal bulan ini yang semakin memperdalam krisis politik di negara tersebut. Han Duck-soo, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Penjabat Presiden setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, hanya bertahan kurang dari dua pekan dalam jabatannya.
Pemakzulan Han Duck-soo dipicu oleh penolakannya untuk mengangkat tiga hakim baru di Mahkamah Konstitusi yang akan menangani persidangan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Partai oposisi utama di Korea Selatan mengajukan RUU untuk memakzulkan Han, yang kemudian disetujui oleh 192 dari 300 anggota parlemen.
Proses pemungutan suara di parlemen berlangsung dengan penuh kekacauan slot server kamboja. Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengacungkan tinju dan meneriakkan “Penyalahgunaan kekuasaan” setelah Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menyatakan bahwa hanya mayoritas sederhana yang diperlukan untuk menyetujui pemakzulan Han. Mayoritas sederhana ini adalah ambang batas yang biasa digunakan untuk mencopot perdana menteri yang sedang menjabat, sementara untuk memakzulkan presiden diperlukan mayoritas dua pertig.
Han Duck-soo menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menghormati keputusan tersebut dan akan menangguhkan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian lebih lanjut. Han juga membela keputusannya untuk tidak mengangkat hakim baru, menekankan pentingnya proses dan kesepakatan antara partai yang berkuasa dan oposisi sebelum pengangkatan dilakukan.
Pemakzulan Han Duck-soo menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan, yang telah dilanda kekacauan sejak Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024 yang hanya berlangsung selama enam jam dan memicu protes massal7. Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri, Choi Sang-mok, kini menjabat sebagai Penjabat Presiden.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mengukuhkan atau menolak pemakzulan Han. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki enam hakim dari sembilan yang seharusnya, karena penundaan dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hakim yang pensiun.
Pemakzulan Han Duck-soo menandai babak baru dalam krisis politik Korea Selatan, dengan ketidakpastian yang terus berlanjut dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan sementara.
