kwmedley – Jakarta, 11 Februari 2025 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly, memastikan bahwa pihaknya akan sangat berhati-hati dalam proses penyerahan daftar penerima amnesti kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahan dan memastikan bahwa amnesti diberikan kepada pihak yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam sebuah casino online konferensi pers yang digelar di Jakarta, Yasonna menegaskan bahwa pemberian amnesti adalah langkah hukum yang serius dan harus diproses dengan cermat. “Kami tidak ingin kecolongan dalam hal ini. Setiap penerima amnesti harus melalui proses evaluasi dan verifikasi yang ketat,” ujar Yasonna.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu amnesti, terutama setelah beberapa kasus kontroversial yang melibatkan tokoh-tokoh politik dan aktivis. Proses pemberian amnesti, menurut Yasonna, memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo.
Yasonna juga menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menangani dan menilai permohonan amnesti yang masuk. Tim ini terdiri dari para ahli hukum dan perwakilan dari berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan keadilan dipertimbangkan.
Sementara itu, Prabowo Subianto menyambut baik langkah hati-hati yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan kesiapan Kementerian Pertahanan untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahap proses penyerahan amnesti. “Kami mendukung penuh langkah Menkum HAM dan akan memberikan dukungan yang diperlukan agar proses ini berjalan lancar,” kata Prabowo.
Pemberian amnesti merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada individu-individu tertentu atas pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan, dengan harapan dapat mendorong rekonsiliasi dan perdamaian nasional. Namun, proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
Dengan adanya komitmen dari kedua menteri ini, diharapkan proses penyerahan penerima amnesti dapat berjalan dengan baik dan menjadi langkah positif bagi penegakan hukum di Indonesia.
